105 Rumah Subsidi untuk Polisi Sintang, Ketua DPRD Harap Pembangunan Sesui Juknis

oleh
Kapolda Kalbar saat meletakan batu pertama pembangunan perumahan subsidi untuk anggota Polres Sintang, di Jalan MT Hariono, KM 10 Nenak Lestari, Kecamatan Sungai Tebelian, Selasa (12/3).

SINTANG – Guna menunjang kinerja Polri, Sebanyak 105 unit rumah subsidi untuk anggota Polres Sintang disediakan, di Jalan MT Hariono, KM 10 Nenak Lestari, Kecamatan Sungai Tebelian.

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Didi Haryono yang melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan, pada Selasa (12/3) mengatakan, rumah subsidi anggota Bhayangkara yang bakal dibangun, untuk menyokong kinerja Polri setempat.

“Jika Sandang, Pangan dan Papan terpenuhi, maka kinerja anggota bakal meningkat,” ujarnya.

Kapolda mengatakan, bahwa kebutuhan utama di samping setiap hari harus makan dan berpakaian, juga harus punya tempat tinggal. Sehingga untuk menunjang tugas-tugasnya yang sangat padat.

“Mesti dibarengi dengan sisi psikologisnya, ada tempat pulang, ada tempat istirahat. Maka akan tenang dalam melaksanakan tugas,” terangnya.

Memang dikatakannya, jika dilihat jumlah unit yang akan dibangun sangat-sangat terbatas. Hanya saja secara bertahab pihaknya akan menambahkan jumlah tersebut.

“Dengan 105 rumah, memang dirasa masih sangat kurang, dari jumlah anggota Polres Sintang yang saat ini mendekati angka 500 personel. Baru sekian persenya saja yang tercover,” terangnya.

Tentu hal ini, juga harus ada dukungan dari Pemda Kabupaten Sintang. Terutama masalah lahan dari developer serta kerja sama dengan perbankan dan lain-lain, agar semuanya dapat terwujud sesuai harapan bersama.

“Pertimbanganya gaji anggota yang sedemikian, kalau tidak dipaksakan, maka nantinya menjelang pensiun bisa kelabakan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sintang, Jarot Winarno menyatakan, bahwa perumahan subsidi ini merupakan sektor riil dan ini mampu terjangkau oleh masyarakat.

“Dengan adanya pembangunan ini, secara otomatis upah buruh meningkat. Bahan material dari Sintang, sehingga uangnya beredar di Sintang,” katanya.

saat ini, kata Jarot ada 6 hingga 7 developer yang mengembangkan rumah subsidi ini. Jadi berita bagus untuk Sintang, hanya saja masalahnya belum rampungnya rencana  detil Tata Ruang Kota Sintang yang baru.

“Kita punya rencana detail tata ruang, tapi yang lama jadi tak berlaku lagi. Sebab secara hukum, berlakuknya 10 tahun, sementara yang baru belum muncul,” terangnya.

Ketua DPRD Sintang, Jefray Edward menyatakan, pihaknya hanya sebatas pengawasan saja dari semua program-program pemerintah, baik itu pusat maupun provinsi hingga kabupaten.

Dia berharap, pembangunan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis, sehingga hal ini dapat membantu masyarakat, terutama di Sintang yang belum tersentuh APBD maupun APBN.

“Program ini harus disosialisasikan, agar masyarakat paham mana yang boleh mana yang tidak boleh,” pungkasnya. (dil)