NPHD KPU dan Bawaslu Sintang Telah Ditandatangani, Ini Tanggapan Dewan

oleh
Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasih

SINTANG – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU dan Bawaslu Kabupaten Sintang untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sintang tahun 2020, pada Senin (30/9/2019) resmi hari ditandatangani.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Sintang, Tuah Mangasih mengatakan, meski APBD tahun 2020 belum dibahas bersama DPRD Kabupaten Sintang, namun tidak ada masalah kalau Bupati Sintang sudah menadatanganinya,

“Hanya saja, nanti pada pembahasan RAPBD tahun 2020, akan dijelaskan oleh pihak terkait ke Badan Anggaran DPRD. Hal tersebut bisa jadi akan ada dinamika pada pembahasannya,” ujar Tuah, Kamis (3/10/2019).

Dalam pembahasan nanti, kata Tuah, apakah dewan akan setuju dengan angka-angka tersebut, tergantung dengan pemaparan yang disampaikan oleh instansi terkait.

Kalau memang dalam pembahasan tersebut tidak pas, maka kata Tuah diminta untuk merasionalisasi, agar anggaran tersebut benar-benar tepat guna dan tepat sasaran, baik yang di KPU maupun Bawaslu

“Penganggaran untuk KPU dan Bawaslu memang harus ada, tapi apakah angkanya harus sebesar itu. Maka nanti pada pembahasan RAPBD tahun 2020 lah yang bisa menjawabnya,” terang Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Ia juga mengatakan, bahwa Raperda tentang APBD tahun 2020 yang diajukan oleh eksekutive ke DPRD itu belum bisa dibahas, karena belum dilantiknya Ketua Defenitif DPRD Kabupaten Sintang yang baru.

“Tentu kita juga berharap agar bisa secepatnya pelantikkan Ketua Defenitif dilaksanakan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bupati Sintang, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sintang tahun 2020, pada Senin (30/9/2019) resmi hari ditandatangani.

Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan, bahwa NPHD itu diberikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sintang, dimana KPU mendapatkan anggaran Rp44,7 miliar dan Bawaslu Rp14,5 milIar dengan total Rp59,2 miliar.

“Saya merasakan proses hibah khusus untuk Pilkada ini lebih panjang, karena saat itu kami belum tahu jumlah APBD 2020 nanti,” ujar Jarot usai penandatanganan tersebut, di Pendopo Bupati Sintang.

Jarot juga mengatakan, bahwa usai ini, pihaknya akan berkomunikasi dengan DPRD Kabupaten Sintang untuk mendapatkan persetujuan. (fad)