Wabup Askiman Buka Rapat Penyusunan RDTR dan Konsultasi Publik KLHS

oleh

SINTANG – Wakil Bupati Sintang, Askiman membuka Rapat Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri  Sungai Ringin dan Konsultasi  Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Kamis (3/10/2019)  di Ruang Rapat Hotel My Home.

Rapat ini didasarkan pada surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam rangka mempercepat RDTR. Terdapat sebanyak 158 lokasi yang ada dibeberapa daerah di Indonesia yang dilaksanakan kegiatan ini, salah satunya di Kabupaten Sintang.

Wakil Bupati Sintang , Askiman mengatakan, berdasarkan Perda Nomor 20 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang tahun 2016-2036, pada pasal 40 dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang pada pusat-pusat kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

”Amanat tersebut memberikan konsekuensi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang untuk segera menyusun RDTR. Pada pusat pusat kegiatan yang ditetapkan salah satunya adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Industri Sungai Ringin yang berlokasi di Kecamatan Tebelian,” katanya.

Askiman mengucapkan terimakasih kepada Kementerian  Agraria  dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang telah membantu Pemerintah  Kabupaten Sintang dalam penyusunan dokumen penataan ruang, dan dalam penyususunan RDTR Kawasan Industri Sungai Ringin .

“Ini akan disesuaikan  dengan Standart Online Single Submission (OSS) yang mengacu pada peraturan  Pemerintah Nomor 24 tahun 2018, sehingga  akan mempermudah dalam birokrasi perijinannya,” terangnya.

Sementara itu,  Kepala Seksi Perencanaan  Tata Ruang KSN II Kementerian ATR, A Mungky Prayitna mengatakan, tujuan  penyusunan RDTR akan mempermudah  dalam sarat perijinan lokasi  di dalam standart OSS. Jadi adanya kepastian hukum  dalam investasi.

Dalam rapat penyusunan RDTR Kawasan Industri  Sungai Ringin  dan Konsultasi  Publik KLHS ini, membahas  apa yang ingin dicapai yang nantianya akan di sesuai dengan  pola dan struktur ruang. Nanti  dari Tim Kementerian ATR  akan memaparkan  secara teknis , dan akan meminta masukan dari dinas terkait seperti Bappeda dan BPN Kabupaten Sintang. (say)